M B S

OLEH : TATANG JM.

A. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternatif sekolah dalam desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah., partisipasi masyarakat yang tinggi dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Asumsi Dasar dari MBS adalah bahwa sekolah harus lebih bertanggung jawab (high Responsibility), dan mempunyai wewenang yang lebih (more authority), dan dapat dituntut pertanggungjawaban oleh yang berkepentingan (public accountability by stakeholders) dalam mengemban misinya sebagai pelayan di bidang pendidikan.

MBS adalah bentuk desentralisasi pendidikan dalam kewenangan pengambilan keputusan pada sekolah yang menekankan perlunya sekolah meningkatkan pelayanan baik secara internal (siswa) maupun eksternal (masyarakat), serta pihak terkait lainnya seperti dunia usaha dan dunia industri.

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang terse dia.

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam peneyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama/ partisipatif.

3. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.

4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

(Budi Raharjo, Ir. Manajemen Berbasis Sekolah, 2003 : 5-6)

Fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah dalam MBS ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi

Sekolah harus melakukan analisis kebutuhan program sekolah dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut kemudian sekolah membuat rencana peningkatan program. Sekolah harus melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal oleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan.

2. Pengelolaan Kurikulum

Dalam implementasi kurikulum sekolah dapat mengembangkan (memperdlam, memperkaya, memodifikasi)tapi tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Ini sejalan dengan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di mana program dengan pendekatan kompetensi lebih sesuai dan pas dikelola melalui MBS. Sekolah akan leluasa menerapkan kurikulum dan dalam pengembangan muatan lokal serta menyiapkan keterampilan hidup bagi peserta didik.

3. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

PBM adalah kegiatan utama sekolah di mana sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan tuntunan KBK. Strategi/metoded/teknik pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada siswa lebih mampu memberdayakan pembelajaran siswa.

4. Pengelolaan Ketenagaan

Pengelolaan tenaga kependidikan dan lainnya mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekruitmen, pengembangan, penghargaan dan hukuman (reward and punishment), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja dapat dilakukan oleh sekolah.

5. Pengelolaan Fasilitas

Pengelolaan fasilitas khususnya yang berkaitan langsung dengan PBM, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan hingga pengembangannya dapat dilakukan oleh sekolah.

6. Pengelolaan Keuangan

Sekolah diberi kebebasan untuk melakukan pengalokasian dan penggunaan dana, serta pengelolaan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan sebagai sumber bagi sekolah.

7. Pengelolaan Layanan Siswa

Peningkatan pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan/pembinaan/pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni.

8. Pengelolaan Hubungan Sekolah-Masyarakat

Peningkatan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial.

9. Pengelolaan Iklim Sekolah

Peningkatan pengelolaan lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa akan menumbuhkan semangat belajar siswa.

B. OPERASIONAL MBS

1. Aspek Organisasi

a. Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan lembaga manajemen yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan merupakan mitra dari sekolah. Komite Sekolah dipilih dari tokoh masyarakat dan orang tua siswa yang peduli pada pendidikan. Mereka bisa pelaku bisnis, bankir, para teknokrat, Kepala Sekolah, Alim Ulama, olahragawan, dari tokoh-tokoh dimasyarakat yang terpandang dan jadi panutan masyarakat.

b. Organisasi Sekolah

Dalam mengembangkan organisasi sekolah terutama di SD perlu memperhatikan jumah guru yang ada dan harus pula memperhitungkan efektifitas dan efisiensi.

2. Kurikulum

a. Materi

Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2000, dalam bidang pendkidikan dan kebudayaan pemerintah pusat hanya menyusun kurikulum inti (Standar Kompetensi Minima) untuk menjaga kualitas dan kesatuan bangsa. Untuk tahun 2004 berlaku kurikulum baru yang sering disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pedoman-pedoman disusun ditingkat pusat, namun materi yang dipilih dan ditentukan di DT II atau sekolah dengan memperhatikan kondisi setempat. Waktu belajar boleh ditambah atau dikurangi namun untuk kurikulum tidak boleh dikurangi, Kurikulum muatan lokal disusun di tingkat sekolah berdasarkan kondisi lingkungan setempat atau disediakan ditingkat II bagi sekolah yang yang tidak mampu menyusun sendiri. Isi kurikulum bisa bervariasi sehingga antara sekolah yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda.

b. Pengujian

Analisis kisi-kisi dan standar kompetensi minimal dibuat di pusar, sedangkan penyusunan pengadaan dilaksanakan di tingkat II, Quality control atau jaminan mutu perlu dilakukan dengan ditentukannya Standar Penilaian Minimal (SPM) yang harus dipatuhi daerah. Untuk tingkat Propinsi di mana terdapat Balai Penataran Guru (BPG) fungsinya harus ditingkatkan untuk menjadi suatu lembaga yang melakukan pengawasan mutu di samping perlunya dibuat sekolah model yang bisa disupervisi oleh pusat dan kemudian dijadikan contoh bagi daerah.

3. SDM

a. Kepala Sekolah

Persyaratan menjadi Kepala Sekolah lebih diperketat, bukan hanya persyaratan kulaifikasi akademik seperti misalnya berijazah minimal D2 untuk Kepala SD dan D3/SI bagi Kepala SMP, SMA, SMK, tetapi juga diharuskan menjalani fit and profer test (Tes Uji Kelayakan) serta pada gilirannya nanti seorang calon kepala sekolah harus mempunyai sertifikat khusus yang dikeluarkan oleh lembaga atau perguruan tinggi yang berkompeten. Hal ini penting untuk menjaga mutu, upaya sementara bisa dengan pelatihan yang relevan.

b. Guru

Persyaratan untuk menjadi guru baik SD, SMP, SMA, maupun SMK bukan hanya memenuhi persyaratan ijazah formal seperti D2, D3, S1 saja, juga perlu adanya fit and profer test demi menjamin adanya guru-guru bermutu.

4. Kesiswaan

Organisasi Siswa semacam OSIS perlu dibentuk agar siswa SD sudah belajar berorganisasi. Hal ini juga penting untuk menumbuhkan dedmokratisasi di kalangan siswa SD. Penyaluran bakat siswa baik kesenian maupun olah raga serta siswa yang mempunyai bakat khusus dalam mata pelajaran tertentu seperti Matematika atau IPA perlu penanganan tersendiri agar bakat-bakat tersebut terus berkembang.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan perlu diperhatikan. Komite Sekolah harus mempunyai rencana untuk menambah, memperbaiki serta mengganti sarana prasarana yang sudah kurang layak untuk dipergunakan di sekolah. Di samping itu bantuan dari tingkat I dan II masih sangat diperlukan terutama untuk sekolah-sekolah yang miskin dan terpencil.

6. Pembiayaan / Anggaran

Pembiayaan bisa berasal dari pendapatan mandiri sekolah yang direncanakan oleh Komite Sekolah ditambah bantuan dari tingkat I dan II. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan harus terbuka sebagai bentuk dari adanya akuntabilitas publik sehingga tidak akan terjadi kecurigaan dari pihak masyarakat yang sangat berkepentingan terhadap sekolah.

7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide, gagasan, saran, aspirasi maupun berbentuk tenaga, dana dan materi perlu digali, dimanfaatkan, dan diarahkan secara optimal untuk kepentingan sekolah.

C. ANALISIS SWOT DALAM IMPLEMENTASI MBS

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, threat) dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi baik faktor internal maupuan faktor eksternal.

D. DIMENSI KEPEMIMPINAN MANDIRI KEPALA SEKOLAH

MBS akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar.

Menurut Dadi Permadi, dimensi kepemimpinan mandiri kepala sekolah adalah :

1. Visi yang utuh

2. Membangun kepercayaan dan tanggung jawab, pengambilan keputusan dan komunikasi (Hubungan sekolah dengan masyarakat)

3. Pelayanan terbaik

4. Mengembangkan orang

5. Membina rasa persatuan dan kekeluargaan

6. Fokus pada siswa

7. Manajemen yang memperhatikan praktek

8. Penyesuaian gaya kepemimpinan

9. Pemanfaatan kekuasaan

10. Keteladanan, ekstra inisiatif, jujur, berani dan tawakkal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s